Jelang Masyarakat Ekonomi Asean, BI Wajib Dorong Ekonomi Inklusif

Jelang masyarakat ekonomi ASEAN, BI Wajib Dorong Ekonomi Inklusif. BI mulai mendorong adanya ekonomi inklusif, semoga ini menjadi jalan untuk kesiapan Indonesia menyambut MEA dengan pertumbuhan ekonomi lebih baik akibat Ekonomi Inklusif.

Oleh : Hartono

Jogyakarta – Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan dilaksanakan pada 2015 sudah kian dekat, sementara bila dicermati banyak kebelum siapan kita dalam menghadapinya diberbagai hal. Utamanya hal yang menyentuh perekonomian masyarakat di tingkat bawah. Diakui memang bahwa dengan pasar bebas ASEAN pada MEA tetap ada dampak positif, salah satunya dengan masuknya barang komoditas yang murah seperti beras.

Pada pelaksanaan MEA nanti, harga beras dari luar negeri yang masuk ke indonesia bisa hanya harga Rp. 5.000,-/ kilogram, sekilas itu adalah bagus, karena harga beras sangat murah dibanding saat ini yang berkisar di harga Rp.8000,-/kilogram. Namun ini menjadi ancaman serius bagi petani Indonesia, karena saat ini biaya produksi produksi beras di Indonesia mencapai lebih dari Rp.5500,-/kilogram. Dipastikan dengan kondisi seperti ini, petani Indonesia akan kalah bersaing dengan beras luar negeri, terus petani akan bagaimana nasibnya? Mereka tidak akan mampu bersaing dengan mahalnya biaya produksi di dalam negeri, pupuk mahal, bibit mahal dan lain sebagainya.

Petani ini adalah salah satu contoh gambaran akibat kebelumsiapan indonesia untuk menyambut MEA. Sementara di indonesia adalah sebagian besar dengan 90 persen lebih masyarakatnya adalah tergolong ekonomi Usaha Mikro. Dalam data dirilis dari kementrian Koperasi dan UKM pada tahun 2012 jumlah Usaha Kecil dan Mikro sebanyak 56,5 juta unit, dari kategori tersebut usaha mikro merupakan 90 persen dari jumlah unit usaha dan sisanya pelaku usaha menengah dan kecil.

Sementara itu, kondisi global dan domestik yang tidak stabil dalam pengendalian system keuangan yang cenderung eksklusif akan berdampak signifikan dikarenakan kondisi yang tidak stabil. Mungkin langkah BI adalah salah satunya menaikkan BI rate yang pasti akan berdampak pada saving rate dan akhirnya berpengaruh besar pada credit rate, jikalau, kenaikan suku bunga kredit tidak terkendali, maka penyerapan kredit oleh sektor riil akan berkurang jauh. Akibatnya, roda sektor riil atau dunia usaha tidak akan bergerak kencang.

Dampak perkembangan sektor riil dari akibat kenaikan suku bunga semakin terhambat, padahal kita lihat perkembangan dari sektor riil pada usaha kecil dan mikro, seperti ditulis diatas, Usaha Kecil dan Mikro di Indonesia sebanyak 56,5 juta unit, dari kategori tersebut usaha mikro merupakan 90 persen dari jumlah unit usaha dan sisanya pelaku usaha menengah dan kecil.

Walaupun jumlah besar, tetapi dalam hal pembiayaan berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI) tahun 2012, pembiayaan bank ke sektor UMKM mencapai Rp 526,4 triliun atau sekitar 19 persen. Sedangkan data kementerian Koperasi dan UKM mencatat dari total PDB 2012, kontribusi sektor UMKM sekitar 59 persen dari keseluruhan PDB di Indonesia. Sehingga UMKM memainkan peranan sangat penting dalam perekonomian. Untuk itu dibutuhkan inovasi sangat dibutuhkan, agar keuangan inklusif bisa berjalan.

Persoalan Indonesia 2014 sekarang dan tahun-tahun mendatang, bukan hanya pada upaya memacu laju pertumbuhan ekonomi, tapi juga ikhtiar jitu untuk membuat laju pertumbuhan ekonomi lebih berkeadilan, lebih merata, lebih inklusif. Dimana salah satu elemen penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengoptimalkan kontribusi keuangan.

Upayanya adalah dengan membuka akses layanan jasa keuangan seluas mungkin kepada masyarakat hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan kata lain, harus ada upaya untuk mendorong pemanfaatan sektor keuangan dalam perekonomian masyarakat. Inilah esensi utama dari keterbukaan akses keuangan atau yang lebih familier dikenal dengan istilah Financial Inclusion.

Paling tidak ini mungkin sebagai upaya untuk memperkuat pertumbuhan Usaha Mikro dan kecil, Dimana financial inclusion bertujuan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan segala bentuk hambatan (harga maupun non harga –red) terhadap akses layanan keuangan oleh masyarakat dengan didukung oleh berbagai infrastruktur yang memadai, terutama didaerah-daerah terpencil salah satunya adalah wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Tanpa sistem keuangan yang inklusif, golongan miskin harus bergantung pada tabungannya yang sangat terbatas untuk membiayai pendidikan atau menjadi wiraswasta. Sedangkan UKM dan mikro harus bergantung pada pendapatannya yang minimal sehingga sulit untuk memanfaatkan peluang untuk berkembang.

Selama sepuluh tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5,2%. Tapi, angka kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi akibat pertumbuhan ekonomi yang terlalu eksklusif. Hanya sebagian penduduk negeri ini yang menikmati pertumbuhan ekonomi.
Sehingga dengan inklusif dalam keuangan menjadi suatu keharusan, karena kemungkinan akses yang luas terhadap jasa keuangan, untuk membantu golongan miskin dan kelompok yang kurang beruntung Saat ini, masyarakat yang belum tersentuh jasa layanan keuangan masih tergolong tinggi.

Bentuk atau kerangka dalam mengimplementasi Financial Inclusion agar masyarakat dan usaha mikro, kecil dan menengah bisa mengakses adalah dengan branchless banking merupakan kegiatan jasa layanan system pembayaran dan keuangan terbatas dilakukan tidak melalui kantor fisik bank tetapi dengan menggunakan sarana teknologi dan atau jasa pihak ketiga terutama untuk melayani masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang belum menggunakan jasa layanan keuangan, dengan demikian fundamental ekonomi Indonesia semakin kokoh dengan tumbuhnya usaha mikro, kecil dan peranan masyarakat domestic dalam perekonomian.

Permasalahan yang mengakibatkan masyarakat indonesia belum siap menghadapi pasar bebas ASEAN pada pelaksanaan MEA 2015 memang sangat komplek, apalagi maraknya kasus-kasus korupsi saat ini yang jelas ini berpengaruh besar terhadap kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah tidak bisa berjalan baik dan menyentuh masyarakat. Namun dengan BI mulai mendorong adanya ekonomi inklusif, semoga ini menjadi jalan untuk kesiapan Indonesia menyambut MEA dengan pertumbuhan ekonomi lebih baik akibat Ekonomi Inklusif.

Jelang masyarakat ekonomi ASEAN, BI Wajib Dorong Ekonomi Inklusif. BI mulai mendorong adanya ekonomi inklusif, semoga ini menjadi jalan untuk kesiapan Indonesia menyambut MEA dengan pertumbuhan ekonomi lebih baik akibat Ekonomi Inklusif. Oleh : Hartono Jogyakarta – Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan dilaksanakan pada 2015 sudah kian dekat, sementara bila dicermati banyak kebelum siapan kita …

Review Overview

User Rating: No Ratings Yet !
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*