Dialektika Antara Sistem Ketatanegaraan Indonesia Yang Rancu dan Ilmu Managemen Usaha

Dialektika antara sistem ketatanegaraan Indonesia yang rancu dan ilmu managemen ekonomi usaha

Catatan Paparan Emha Anun Najib,

27 Mei 2014, Acara Benowo Sekar
Mojokerto- Emha Ainun Najib tokoh budayawan nasional menyoroti sistem ketatanegaraan Indonesia yang rancu dibandingkan dengan Ilmu menagemen ekonomi. Paparan itu disampaiakan pada acara Benowo Sekar di pendopo Trowulan Mojokerto yang mengambil tema “Mojopahit bukan Masa Lalu, Mojopahit adalah masa depan”. Ada yang menarik penggalan paparan tersebut, dimana ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dalam mengembangkan usaha atau Bisnis dalam tata kelola keuangan pada perusahaan yang kita bangun.

Menyinggung perihal tatakenegaraan kita, Cak Nun panggilan akrab Emha Ainun Najib, menyampaikan bahwa ada yang perlu diperbaiki dari sistem politik dan ketatanegaraan yang diadopsi bukan dari akar budaya bangsa kita selama ini.

Di sini Cak Nun menekankan perlunya kita belajar pada nenek moyang kita, kita harus belajar pada Majapahit dan kerajaan-kerajaan yang pernah ada di nusantara. Di era Majapahit, jelas dibedakan antara posisi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Hayam Wuruk itu posisinya Raja atau Kepala Negara. Sementara posisi Kepala Pemerintahan adalah Patihnya yaitu Gajah Mada. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ‘policy’ dan pengawasan harusnya di bawah Kepala Negara. Segala sesuatu yang terkait masalah eksekusi atau pelaksanaan di bawah Kepala Pemerintahan. Seorang Patih bisa melaksanakan eksekusi tapi tidak boleh membuat ‘policy’.
“Seorang Raja boleh membuat ‘policy’ tetapi tidak boleh melakukan eksekusi. Sistem yang baik harus ada pemisahan peran dan fungsi,” ungkap Cak Nun dihadapan Ribuan Jamaah yang hadir.
Pemisahan peran dan fungsi itu diibaratkan Cak Nun Seperti halnya antara bendahara dan kasir, tidak boleh dijadikan satu. Ini merupakan sistem tata kelola keuangan pada sebuah usaha atau perusahaan, dimana seorang bendahara tidak boleh memegang uang, dia hanya membuat kebijakan.

“Seorang kasir boleh memegang uang tapi tak boleh membuat kebijakan. Jika bendahara dan kasir dijadikan satu, bisa hancur sistem administrasi”, ungkap Cak Nun.
Cak Nun mengingatkan jika tata kelola perusahaan masih menjadikan peran antara kasir dan bendahara jadi satu, pasti akan terjadi kerancuan menegemen keuangan dan itu akan membahayakan keberadaan perjalanan usaha dari perusahaan yang sedang kita jalankan.
Kembali pada Sistem ketatanegaraan kita yang ada saat ini tidak jelas, siapa Kepala Negara dan siapa Kepala Pemerintahan. Dan sebagaimana sering disinggung di berbagai forum kajian-kajian yang diselenggarakan caknun disebut Maiyah : KPK, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan lain-lain itu adalah Lembaga Legara, bukan Lembaga Pemerintah. Jika Ketua KPK dilantik oleh Presiden, sementara salah satu tugas KPK adalah juga mengawasi sepak terjang Presiden dan Menteri-Menterinya. Ini sudah mengandung kerancuan. Bagaimana KPK akan berani memeriksa anak Presiden, jika yang melantik Ketua KPK adalah Presiden. PR (baca: kelucuan) ini harus dipikirkan dan diselesaikan.

Kepala Negara itu yang mewakili hak dan pemilik saham negara, yaitu rakyat, membayar dirut NKRI atau yang disebut dengan Kepala Pemerintahan untuk mengurusi rakyat dengan batasan-batasan yang disepakati. Bahkan ironinya, Lembaga Tertinggi Negara (MPR) pun dengan amandemen UUD malah sekarang hanya dijadikan Lembaga Tinggi Negara.

Dialektika antara sistem ketatanegaraan Indonesia yang rancu dan ilmu managemen ekonomi usaha Catatan Paparan Emha Anun Najib, 27 Mei 2014, Acara Benowo Sekar Mojokerto- Emha Ainun Najib tokoh budayawan nasional menyoroti sistem ketatanegaraan Indonesia yang rancu dibandingkan dengan Ilmu menagemen ekonomi. Paparan itu disampaiakan pada acara Benowo Sekar di pendopo Trowulan Mojokerto yang mengambil tema …

Review Overview

User Rating: No Ratings Yet !
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*